10 months ago, Posted by: araial02

RUU yang Seharusnya Disahkan DPR Lebih Dulu Daripada Revisi RUU KPK....

Pertengahan september ini, publik Indonesia diramaikan dengan keputusan DPR dan Presiden yang membahas secara "tertutup" dan mengesahkan dengan cepat revisi RUU KPK. RUU KPK yang dimaksud adalah UU No. 30 Tahun 2002. Revisi ini disahkan oleh DPR dengan persetujuan dari 7 fraksi partai DPR PDIP, Golkar, Nasional Demokrat, Hanura, PPP, PKB, dan PAN. 2 fraksi yang tidak menyutujui RUU ini adalah Gerindra dan PKS. Penjelasan latar belakang mengenai revisi RUU KPK selengkapnya dijelaskan disini 

Revisi ini mementingkan 7 poin utama. Ketujuh poin tersebut adalah (1) KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam kedudukan lembaga eksekutif negara, tetapi tugas dan kewenangannya tetap independen (2) Pembahasan mengenai pembentukan dewan pengawas KPK (3) Pembahasan mengenai penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK (4) Pembahasan mengenai pelaksanaan penyadapan (5) Pembahasan mekanisme penggeledahan dan penyitaan terkait perkara korupsi (6) Terkait koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia (7) Sistem kepegawaian KPK. 

Ketujuh poin revisi tersebut menuai penolakan dari masyarakat dan juga pihak KPK itu sendiri. Namun DPR seakan tuli dan tetap mengesahkan revisi RUU tersebut meskipun menuai penolakan. Sebagai wakil rakyat sebenarnya, DPR memiliki banyak tugas pengesahan RUU yang lebih urgent ketimbang revisi RUU KPK. Setidaknya ada 2 RUU yang sedang dikaji oleh DPR namun tak kunjung disahkan meski telah didesak oleh masyarakat. RUU ini jauh lebih penting ketimbang melindungi koruptor menggunakan senjata pelemahan KPK. Simak artikel berikut untuk mengetahui RUU apa saja yang sebaiknya disahkan oleh DPR secepatnya. 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU ini telah lama dicetuskan oleh berbagai pihak, terutama kaum perempuan. RUU ini sudah dicetuskan sejak tahun 2015, namun hingga 2019, RUU ini tidak kunjung disahkan dan terus melewati masa pengkajian oleh DPR. RUU ini berlatar belakang tidak ada hukuman yang serius terhadap pelaku kejahatan seksual yang terus memakan korban setiap tahunnya. Dalam RUU ini tertulis bahwa "Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual." Inilah alasan mengapa kaum perempuan mulai dari aktivis hingga Komnas Perempuan terus berupaya agar RUU ini segera disahkan. 

Jika RUU ini disahkan, apabila terjadi kejahatan atau kekerasan seksual, selain pelaku dijatuhi hukuman pidana, korban juga harus dibantu untuk pemulihan. Bukan hal baru jika korban kekerasan seksual kerap kali mengalami trauma untuk kembali ke masyarakat. Korban juga perlu dilindungi secara hukum agar tidak dijerat tuduhan lainnya. Selain berfokus pada kejadian yang telah terjadi, RUU ini mewajibkan pemerintah untuk memberikan edukasi di kurikulum sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi bukan karena pakaian korban, namun pelaku yang mencari celah untuk melecehkan korban. 

RUU ini kini mangkrak dan tidak kembali dibahas oleh DPR pada periode 2014-2019. Padahal jika RUU ini disahkan, kekerasan seksual mungkin saja akan berkurang, dan korban yang mengalami bisa menjalani hidupnya pasca kejadian dengan baik karena adanya kewajiban pemerintah untuk memulihkan psikis korban.

RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU ini berlatar belakang terjadinya pencurian data-data pribadi pengguna aplikasi over the top seperti Facebook, Twitter, YouTube dan aplikasi lainnya yang ada di PlayStore atau AppStore. Mencuat akibat kasus crambidge analytics--kasus dimana Facebook menggunakan data-data penggunanya untuk memenangkan kandidat calon Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Dengan data-data pengguna tersebut, Facebook menyusupi penggunanya dengan iklan-iklan berbau muatan politik. Data pribadi sebenarnya sudah menjadi masalah yang cukup serius di luar negeri. Di Indonesia, data pribadi mulai dijadikan isu karena bertambahnya orang-orang yang menggunakan aplikasi over the top yang mengharuskan penggunanya memasukkan data-data pribadi mulai dari alamat, nomor telepon hingga kartu identitas.

RUU ini memungkinkan pemilik data pribadi untuk mengetahui sejauh mana data pribadi mereka digunakan oleh perusahaan penyedia aplikasi over the top. Hal ini tentunya mencegah perusahaan over the top untuk menjual data pribadi penggunanya untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Apabila perusahaan ketahuan menjual dan menyalahgunakan data pribadi, maka perusahaan dapat ditindak pidana, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam wilayah teritori hukum Indonesia.Tentunya RUU ini akan melindungi pengguna dari penyalahgunaan yang bisa jadi merugikan pengguna layanan aplikasi over the top. RUU ini sangat berhubungan erat dengan privasi seseorang terutama di dunia maya.

Itulah setidaknya 2 RUU yang sebaiknya disahkan DPR lebih dulu. RUU KPK lebih disahkan "secepat kilat" dibandingkan kedua RUU ini. Kedua RUU ini tentunya lebih condong kepada rakyat dan berusaha melindungi rakyat ketimbang RUU KPK yang terkesan "melindungi" koruptor negara. Selain kedua RUU tersebut, DPR sesungguhnya masih memiliki tugas untuk mengesahkan setidaknya 45 RUU lainnya.

Bila anda ingin membaca lebih lanjut draft RUU penghapusan kekerasan seksual silahkan klik file pdf dibawah ini. Jika anda ingin membaca draft RUU perlindungan data pribadi, silahkan klik link sumber dari hukumonline.com

Sumber : 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt561f74edf3260/nprt/481/rancangan-undang-undang-tahun-2019/# 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917074539-32-431075/poin-poin-revisi-uu-kpk-yang-disepakati-dpr-dan-pemerintah

https://opini.id/politik/read-13721/revisi-uu-kpk-sah-bukti-kedaulatan-tak-lagi-di-tangan-rakyat

Artikel selengkapnya dapat dilihat disini


Post Views: 168


Leave a comment

Comments

Copyrights © 2017 All rights reserved