10 months ago, Posted by: araial02

Mengapa RUU Berikut Ini Ditolak oleh Rakyat (1)

Pemberitaan di Indonesia tengah ramai oleh pemberitaan mengenai pengesahan beberapa RUU yang akan disahkan DPR dalam akhir periode ini. Masyarakat terutama dari kalangan mahasiswa ramai-ramai menolak dan melakukan protes kepada DPR untuk tidak mengesahkan beberapa RUU. Beberapa RUU ini menuai banyak kecaman, RUU tersebut adalah RUKHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertahanan, RUU Pertambangan Minerba, dan RUU Ketenagakerjaan. Pembahasan mengenai RUU yang ditolak oleh rakyat ini akan dibahas dalam 2 bagian. Pada bagian pertama ini, artikel ini akan membahas polemik mengenai RUKHP. Pasal lain akan dibahas secara lanjut pada bagian-bagian lainnya.  

Selama ini, Indonesia menggunakan KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum perkara pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini bersumber dari kitab hukum yang dibuat pada jaman kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. RUKHP yang saat ini tengah digagas oleh DPR digadang-gadang sebagai KUHP asli buatan Indonesia. Menurut ketua MPR Zulkifli Hasan melalui Liputan6, jika RUKHP disahkan, maka Indonesia akan memiliki UU sendiri yang merupakan karya anak bangsa dan juga salah satu bentuk prestasi DPR.

Namun, disamping UU yang dibuat oleh anak bangsa, RUKHP sendiri menimbulkan polemik yang justru merugikan rakyat Indonesia itu sendiri. Setidaknya ada 6 hal dalam berbagai pasal yang ramai-ramai ditolak dan ditentang oleh berbagai pihak.

1. Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 218-220 membahas mengenai larangan warga negara Indonesia untuk menjatuhkan martabat presiden dan wakil presiden secara sengaja. Berikut isi pasal 219 : Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp 200 juta). Dalam pasal tersebut tidak jelas hakikat apa yang disebut sebagai merendahkan martabat presiden dan wakilnya. Bentuk hinaan dan kritik macam apa yang dilarang melalui pasal ini sangat rancu.

2. Perzinaan

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara konservatif yang menganggap bahwa hubungan seksual diluar menikah adalah tabu atau tidak pantas. RKUHP akan memidana siapapun yang berhubungan seksual diluar menikah dengan pasal 417-419. Pasal 217 :Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II. Berhubungan seksual sudah seharusnya menjadi ranah privat. Terlepas dari apa agama dan nilai moral yang dianut pelaku, jika memang kedua belah pihak setuju dan tanpa paksaan, tidak seharusnya negara mengurusi hal seperti ini. Toh jika memang terjadi pemaksaan, negara bisa memidana pelaku tindak pidana kejahatan seksual dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bukan dengan serta merta menginvasi privasi warga negaranya.

3. Alat kontrasepsi

Pasal 414 berbunyi : Setiap Orang yang secara terang terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Pasal ini menuai perdebatan mengingat pemerintah Indonesia sendiri memiliki program Keluarga Berencana. Program ini bertujuan untuk mengendalikan kehamilan dan mencegah kenaikan angka kelahiran, mengingat penduduk Indonesia saat ini sudah sangat banyak. Jika iklan alat kontrasepsi dilarang iklannya, maka program pemerintah untuk mengendalikan penduduk akan gagal. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah badan yang berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai alat kontrasepsi. Dengan disahkannya pasal ini, tentunya BKKBN akan kesulitan dalam mencapai tujuannya.

4. Santet

Dari sekian pasal RKUHP, pasal santet adalah yang paling menarik perhatian. Pasal santet sendiri tertuang dalam pasal 252. Jika anda masyarakat Indonesia yang masih terikat dengan budaya-budaya asli Indonesia, mungkin anda mengetahui soal santet. Santet biasanya digunakan oleh orang Indonesia untuk mencelakai orang lain dengan ilmu hitam yang tidak kasat mata. RKUHP berusaha menyelesaikan pertikaian ilmu hitam santet ini secara hukum. Namun pembuktian tindak pidana santet ini akan sangat menyulitkan terutama di persidangan. Ilmu hukum yang akan menangani kasus persidangan santet nantinya adalah ilmu yang bersumber dari logika. Ilmu hitam akan susah dinalar menggunakan logika, serta bisa saja buktinya tidak kasat mata. 

5. Aborsi 

Aborsi memang menjadi kontroversi dalam masyarakat. Banyak masyarakat melakukan aborsi, terutama pasangan muda yang hamil diluar nikah. Namun, aborsi tidak sepenuhnya negatif atau salah. Dalam kondisi medis tertentu, dokter malah menyarankan seorang ibu hamil untuk mengugurkan atau mengaborsi janin demi keselamatan sang ibu. Perempuan yang hamil akibat kasus pemerkosaan juga dilarang melakukan aborsi, padahal jika anak tersebut lahir, belum tentu sang ibu mau dan bisa merawatnya dengan baik karena mungkin ada kesusahan-kesusahan tertentu. Hal ini tertuang dalam pasal 471 : (1) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Jika seorang ibu hamil harus aborsi karena alasan medis, maka berarti ibu tersebut harus dipidana, meskipun mempertahankan janin tersebut hanya akan membahayakan nyawanya.

6. Gelandangan

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk merawat rakyatnya dengan bijak. Namun, melalui pasal RKUHP, pemerintah justru melarang adanya gelandangan berkeliaran di jalan. Alih-alih merawat dan membina, gelandangan justru didenda apabila ketahuan berkeliaran. Hal tersebut tertuang dalam pasal 413 : Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. Gelandangan tentunya tidak punya banyak uang, untuk makan saja mereka sudah kesusahan. Namun, kini pemerintah malah akan mendenda mereka karena mereka tidak punya rumah, alih-alih membina mereka agar memiliki pekerjaan dan rumah.

Kejanggalan dari RKHUP sesungguhnya masih banyak. Artikel ini hanya membahas sebagian. Di artikel berikutnya, kami akan membahas RUU apa saja yang ditolak dan sebaiknya tidak disahkan oleh DPR. 

Sumber : 

https://www.liputan6.com/news/read/4069371/ketua-mpr-kalau-ruu-kuhp-disahkan-kita-punya-uu-made-in-indonesia

https://www.liputan6.com/news/read/4070265/pasal-pasal-dalam-ruu-kuhp-yang-jadi-polemik

https://www.liputan6.com/news/read/4069168/headline-kontroversi-pasal-di-ruu-kuhp-ancaman-demokrasi-bila-disahkan

https://tirto.id/daftar-pasal-kontroversial-dan-bermasalah-dalam-rkuhp-eiED

https://news.detik.com/berita/d-4719445/11-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-yang-picu-mahasiswa-bergerak


Post Views: 121


Leave a comment

Comments

Copyrights © 2017 All rights reserved