4 weeks ago, Posted by: suarasos50

Penghayat Kepercayaan : Puluhan Tahun Diskriminasi Sipil

Pernahkah anda mendengar istilah penghayat kepercayaan? Penghayat kepercayaan merupakan kepercayaan asli Indonesia yang diajarkan berdasarkan budaya-budaya tertentu di masyarakat. Istilah penghayat kepercayaan belum terlalu dikenal di masyarakat luas sebagai agama atau kepercayaan. Padahal, keberadaan mereka sudah ada sejak lama, bahkan sebelum keenam ajaran agama resmi di Indonesia masuk ke Indonesia.

Penghayat Kepercayaan mempercayai konsep Ketuhanan dan kepercayaan yang berdiri sendiri, dan tentunya berbeda dengan agama lain di Indonesia. Bersumber dari ajaran turun temurun, dan diwarisi dari generasi ke generasi. Namun, oleh masyarakat Indonesia, ajaran kepercayaan berdasarkan budaya ini justru dianggap sesat dan melenceng dari ajaran agama yang dikenal mayoritas masyarakat Indonesia.

Meskipun berasal dari Indonesia, dianut oleh masyarakat Indonesia sendiri, keberadaan penghayat kepercayaan tidak diakui oleh hukum di Indonesia selama puluhan tahun lamanya. Masyarakat penganut penghayat kepercayaan bahkan didiskriminasi oleh masyarakat Indonesia, dan menjadi kaum yang marginal. Puluhan tahun mengalami diskriminasi, masyarakat penghayat kepercayaan pada tahun 2019 ini mulai menemui titik cerah pada advokasi keberadaannya di Indonesia.

Permasalahan Pada KTP

Seperti yang kita ketahui, isi Kartu Tanda Penduduk Indonesia memiliki kolom “Agama” untuk mengidentifikasi apa agama dari penduduk Indonesia tersebut. Kolom agama ini digunakan untuk syarat-syarat tertentu di masyarakat seperti perkawinan dan pemakaman, misalnya. Bagi kaum penghayat kepercayaan, mereka tidak bisa menuliskan apa agama mereka di dalam kolom agama pada KTP mereka.

Hal ini dikarenakan kaum penghayat kepercayaan bukan penganut keenam kepercayaan resmi yang diakui di Indonesia. Kolom agama di KTP penganut penghayat kepercayaan bahkan sampai diisi dengan tanda “-“ karena memang mereka tidak ingin diakui sebagai penganut keenam agama resmi di Indonesia. Namun, pada Februari 2019 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan penggunaan khusus kolom agama pada kaum penghayat kepercayaan menjadi “Kepercayaan : kepada Tuhan yang Maha Esa”.

Permasalahan dari Pekerjaan Hingga Kematian

Dampak dari “ketidak jelasan” agama dari kaum penghayat kepercayaan di KTP dan catatan sipil negara, membuat kaum penghayat kepercayaan kesulitan dalam menjalani aktivitasnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, beberapa kaum penghayat kepercayaan mengaku tidak bisa naik pangkat dalam pekerjaan akibat kepercayaan yang dianut.

Atau saat menikah, penghayat kepercayaan tidak bisa dicatat dalam catatan sipil, karena kementrian agama tidak bisa memasukkan pasangan pernikahan yang tidak memiliki “kejelasan” agama dalam KTPnya. Namun, berkat pengajuan tuntutan kaum penghayat kepercayaan di tingkat Mahkamah Konstitusi, Presiden akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 yang mengatur tentang prosedur pencatatan sipil bagi Kaum Penghayat Kepercayaan dalam perkawinan.

Selain perkawinan, masyarakat Penghayat Kepercayaan masih memiliki kendala lain, yakni pada saat meninggal. Dilansir melalui madinaonline.com yang mewawancarai Warso Tarsono, pemuka Penghayat Kepercayaan asal Sunda, mengatakan bahwa beberapa orang penganut Penghayat Kepercayaan tidak bisa dimakamkan di pemakaman umum. Lagi-lagi hal ini dikarenakan urusan administrasi mengenai kartu identitas yang tidak mencantumkan agama resmi. Ada pula jenazah Penghayat Kepercayaan yang bahkan harus diislamkan terlebih dahulu, baru bisa dimakamkan.

Kebebasan Beragama Tidak Perlu Diskriminasi

Diskriminasi sipil yang dialami oleh kaum Penghayat Kepercayaan sesungguhnya sangat menciderai kebebasan masyarakat Indonesia untuk bebas memeluk agama apapun yang mereka mau. Agama hanya terpaku pada 6 jenis saja, padahal konsep manusia memahami ketuhanan, tidak bisa sesempit itu. Setiap orang bebas memeluk agama apapun, dan bisa diakui oleh negara—karena beragama adalah hak asasi manusia.

Salah seorang aktivis yang mengadvokasi kaum Penghayat Kepercayaan, Akhol Firdaus menuturkan bahwa diskriminasi kaum Penghayat Kepercayaan sudah bisa dikategorikan sebagai genosida, karena terjadi kepunahan dan berkurangnya jumlah dari kaum penganut Penghayat Kepercayaan pada tahun-tahun tertentu. Akibat usahanya mengadvokasi kaum Penghayat Kepercayaan, oleh FISIP Unair, Akhol Firdaus menerima penghargaan Soetandyo Award yang diserahkan pada Sabtu, 19 Oktober 2019 lalu di Universitas Airlangga. (Baca selengkapnya mengenai penghargaan Akhol disini).

Perlu kepedulian dan solidaritas yang tinggi dari masyarakat Indonesia untuk membantu kaum minoritas Penghayat Kepercayaan mendapatkan ruang di masyarakat, dan jauh dari diskriminasi, seperti penganut kepercayaan lainnya. Kaum mayoritas, sejatinya saling membantu bukan saling mendiskriminasi satu sama lain.

Sumber :

https://surabaya.tribunnews.com/2019/10/19/akhol-firdaus-raih-soetandyo-award-2019-sebelas-tahun-advokasi-kaum-minoritas

http://www.madinaonline.id/sosok/wawancara/tokoh-penghayat-kepercayaan-sudah-mati-pun-kami-masih-didiskriminasi/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190723172746-12-414828/jokowi-resmikan-pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan


Post Views: 22


Leave a comment

Comments

Copyrights © 2017 All rights reserved