3 weeks ago, Posted by: suarasos50

Menteri dengan Partai Politik dalam Kabinet Maju Indonesia

Beberapa hari yang lalu, Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma’aruf Amin baru saja mengumumkan nama-nama yang menjadi Menteri dalam susunan Kabinet Maju Indonesia. Baca selengkapnya nama-nama kementerian beserta kementriannya dalam artikel berikut ini. Dari nama-nama yang telah resmi menjadi menteri, terdapat beberapa nama yang merupakan anggota partai politik. Setidaknya terdapat 16 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang merupakan anggota partai politik. Dengan adanya 16 orang menteri dari partai politik, pembagian kursi kabinet menjadi 53% tenaga profesional, dan 47% dari partai politik.

PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

  1. Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
  2. Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
  3. Juliari Batubara (Menteri Sosial)
  4. Gusti Ayu Bintang Darmavati (Menteri PPPA)

Golkar (Golongan Karya)

  1. Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
  2. Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian)
  3. Zainudin Amali (Menteri Pemuda dan Olahraga)

NasDem (Nasional Demokrat)

  1. Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian)
  2. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
  3. Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika)

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

  1. Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan)
  2. Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
  3. Agus Suparmanto (Menteri Perdagangan)

PPP (Partai Persatuan Pembangunan)

  1. Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas)

Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)

  1. Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan)
  2. Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan)

Menteri Dari Parpol Dapat Beberapa Peringatan

Dilansir melalui CNBNC, anggota III BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Achsanul Qosasi menyatakan bahwa menteri-menteri yang berasal dari partai politik harus berhati-hati. Dirinya menghimbau agar menteri-menteri tersebut dapat menggunakan anggaran kementerian dengan bijak. Menteri-menteri tersebut diharapkan tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan politik secara pribadi.

Tidak hanya menteri dari partai politik, menteri dari kalangan profesional juga diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan birokrasi yang ada. Selain itu, Achsanul juga berharap menteri dari kalangan profesional bisa memangkas anggaran yang tidak perlu dan hanya menggunakan anggaran untuk hal yang bermanfaat.

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang dilansir melalui Okezone, mengatakan bahwa menteri dari kalangan partai politik punya kemungkinan pada kepentingan pribadi partainya. Pangi mengatakan jangan sampai menteri tidak patuh pada Jokowi dan lebih memilih mendengarkan arahan partai. Selain itu, diharapkan menteri yang berasal dari partai politik juga kompeten dengan bidang kementriannya. Hal ini diharapkan agar masalah di Indonesia yang berhubungan dengan kementrian tersebut dapat terselesaikan secara bijak.

Sebelumnya melalui Kumparan, Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI), Sarman Simanjorang, menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk tidak mengangkat seseorang dari kalangan partai untuk menjadi menteri. Pernyataan ini ia sampaikan sebelum Jokowi merilis Kabinet Maju Indonesia. Menurut Sarman, lebih baik menteri dari tenaga profesional saja, ketimbang dari partai. Hal ini dikarenakan menteri yang berasal dari partai ditakutkan akan menampung “titip-titipan” dari partainya. Ia sebenarnya berharap bahwa menteri yang akan mengisi jabatan bisa membuat kebijakan yang netral dan tidak berat pada kepentingan tertentu.

Siapapun Menterinya Harus Profesional

Pemilihan menteri menerima berbagai respon dari masyarakat. Mulai dari masyarakat biasa, hingga masyarakat yang memiliki kepentingan dengan birokrasi. Namun, siapapun menterinya, asas-asas demokrasi tetap harus ditegakkan dengan membantu Presiden untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dengan kebijakan yang netral. Menteri dari kalangan manapun wajib menangani masalah yang ada dalam bidang kementriannya secara profesional. Menteri dari partai memang rawan “dititipi” kepentingan tertentu. Namun, sebagai masyarakat, kita patutnya mengkawal dan mengawasi kinerja menteri-menteri pilihan Presiden baru Indonesia.

Sumber :

https://news.detik.com/berita/d-4756670/16-menteri-jokowi-dari-parpol-ini-pembagian-jatahnya

https://nasional.okezone.com/read/2019/09/20/337/2107124/menteri-berasal-dari-parpol-harus-loyal-ke-presiden-bukan-partai

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191024162317-4-109864/peringatan-bpk-untuk-para-menteri-dari-parpol

https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-minta-jokowi-tak-pilih-kader-parpol-untuk-menteri-ekonomi-1rqhbi3hIxX


Post Views: 20


Leave a comment

Comments

Copyrights © 2017 All rights reserved