Perdebatan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden selalu mencuat menjelang pesta demokrasi lima tahunan. Sebelum pelaksanaan Pilpres 2024, beberapa elite politik dari berbagai partai telah mengemukakan keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Ada tiga elite partai politik yang terlibat dalam perdebatan ini, antara lain Muhaimin Iskandar dari PKB, Airlangga Hartarto dari Golkar, dan Zulkifli Hasan dari PAN. Selain itu, partai PSI juga turut mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Terdapat dua variasi usulan yang diajukan, yaitu penundaan pemilu selama satu hingga dua tahun ke depan dan penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Namun, penting untuk dicatat bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden hanya jarang muncul dari masyarakat sipil. Lebih sering, keinginan ini berasal dari elite politik yang memiliki kepentingan dan agenda politik mereka sendiri. Meskipun mereka mengklaim bahwa perpanjangan masa jabatan memiliki alasan yang kuat, seperti memperbaiki kondisi ekonomi dan memenuhi aspirasi masyarakat, penolakan terhadap wacana ini sering kali muncul dari masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan dan keputusan politik tersebut.
Peran Elite Politik
Elite politik memiliki peran yang signifikan dalam proses politik suatu negara. Mereka adalah kelompok individu yang memiliki pengaruh dan kekuasaan untuk membuat keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, seringkali elite politik lebih memperjuangkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Elite politik cenderung mengadvokasi perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan-alasan politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh mereka. Mereka mungkin merasa tidak siap atau tidak yakin dengan proses pemilu dan persaingan politik yang akan datang. Selain itu, elite politik juga cenderung berfokus pada menjaga kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki, yang dapat terancam dengan adanya perubahan politik dan peta kekuatan setelah berakhirnya masa jabatan Presiden.
Namun, perpanjangan masa jabatan presiden hanya mencerminkan ketidaksiapan elite politik menghadapi proses demokrasi dan perubahan politik yang seharusnya menjadi bagian alamiah dari sistem demokrasi. Hal ini juga menunjukkan kurangnya kualitas kaderisasi dan persiapan calon pemimpin yang berkualitas dalam partai politik. Sebagai konsekuensinya, elite politik lebih condong pada perpanjangan masa jabatan sebagai upaya mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka, daripada melihat kepentingan masyarakat secara luas.
Pentingnya Partisipasi Publik
Dalam menghadapi perdebatan tentang perpanjangan masa jabatan presiden, partisipasi publik memegang peran penting. Partisipasi publik adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi perhatian utama.
Partisipasi publik harus dilibatkan dalam setiap upaya perubahan konstitusi atau kebijakan yang signifikan, seperti perpanjangan masa jabatan presiden. Partisipasi ini harus mencakup dialog terbuka antara pemerintah, elite politik, dan masyarakat secara luas. Keputusan mengenai masa jabatan presiden tidak boleh semata-mata menjadi ranah elite politik, tetapi harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam proses perubahan konstitusi terkait masa jabatan presiden, partisipasi publik akan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum, konsultasi publik, forum diskusi, dan penyelenggaraan debat terbuka.
Selain itu, pendidikan politik juga penting untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memahami implikasi dari perpanjangan masa jabatan presiden. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang sistem politik dan konsekuensi dari keputusan politik tertentu. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang informan dan berpartisipasi aktif dalam pembentukan masa depan negara.
Selanjutnya, kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi harus dijamin dalam konteks perdebatan tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Masyarakat harus diberi ruang untuk mengemukakan pendapat mereka, baik secara individu maupun melalui organisasi masyarakat sipil. Ini akan memastikan adanya pluralitas pandangan dan memungkinkan suara-suara yang berbeda didengar.
Akhirnya, penting bagi pemerintah dan elite politik untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka harus membuka ruang dialog, mengadakan diskusi terbuka, dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat akan membantu membangun kepercayaan dan legitimasi dalam proses pengambilan keputusan.
Kesimpulan
Dalam menghadapi perdebatan tentang perpanjangan masa jabatan presiden, partisipasi publik yang kuat dan komunikasi yang terbuka dan transparan akan memastikan bahwa keputusan politik tidak hanya didasarkan pada kepentingan sempit elite politik, tetapi juga mewakili suara dan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, negara dapat memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mencerminkan kehendak rakyat.