Potensi Jalur Hukum di Pemilu 2024: Dinamika Politik dan Tantangan Demokrasi

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakhiri rekapitulasi, dan dengan itu pula potensi munculnya berbagai sengketa dan pelanggaran hukum. Jalur hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan kelancaran dan demokrasi pemilu. Artikel ini akan membahas beberapa potensi jalur hukum yang bisa ditempuh dalam Pemilu 2024, beserta dinamika politik dan tantangan yang dihadapi.

1. Sengketa Hasil Pemilu:

  • Perselisihan Hasil Penghitungan Suara (PHPU): Mekanisme yang disediakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat KPU.
  • Gugatan Perdata: Jalur hukum yang dapat ditempuh oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh tindakan penyelenggara pemilu atau peserta pemilu lainnya.
  • Laporan Pidana: Jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam proses pemilu, seperti kecurangan atau manipulasi data, dapat dilaporkan kepada Bawaslu dan Kepolisian.

2. Pelanggaran Kampanye:

  • Bawaslu: Memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran kampanye, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pihak lain.
  • Sanksi: Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Bawaslu beragam, mulai dari teguran tertulis, hingga pembatalan sebagai peserta pemilu.
  • Pidana: Pelanggaran kampanye yang termasuk tindak pidana dapat diproses melalui jalur hukum pidana.

3. Sengketa Internal Parpol:

  • Perselisihan Keputusan Parpol: Mekanisme internal partai politik untuk menyelesaikan perselisihan terkait penetapan calon peserta pemilu, daftar caleg, dan lain sebagainya.
  • Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Jalur hukum yang dapat ditempuh jika perselisihan internal parpol tidak dapat diselesaikan secara internal.

Dinamika Politik dan Tantangan

  • Polarisasi Politik: Persaingan politik yang semakin ketat dan polarisasi politik yang tinggi dapat meningkatkan potensi sengketa dan pelanggaran hukum.
  • Kepercayaan Publik: Rendahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan penegakan hukum dapat menjadi hambatan dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
  • Kapasitas Lembaga Hukum: Kapasitas Bawaslu, MK, dan lembaga hukum lainnya dalam menangani sengketa dan pelanggaran pemilu perlu ditingkatkan.

Jalur hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan kelancaran dan demokrasi Pemilu 2024. Namun, berbagai dinamika politik dan tantangan perlu dihadapi. Penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan adil.

Universitas Airlangga berkomitmen mengawal pemilu yang damai, realisasinya bisa disimak di artikel dibawah