Evaluasi Dinamika Program Bantuan Sosial Pangan di Indonesia: Tantangan dan Peluang Menuju Kesejahteraan
Seiring upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial, program bantuan sosial pangan menjadi salah satu instrumen utama yang terus dikembangkan. Dalam tiga tahun terakhir, program ini menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan besar di tengah ketidakstabilan ekonomi, dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami fluktuasi. Meskipun anggaran miliaran rupiah terus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, muncul pertanyaan mengenai keberhasilan program ini dalam menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Bantuan sosial pangan di Indonesia merupakan bagian penting dalam usaha mengurangi kemiskinan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Kendati upaya pemerintah terus berjalan, tantangan utama tetap ada, seperti fluktuasi jumlah penerima manfaat, distribusi yang tidak merata, dan efektivitas alokasi anggaran.
Selama tiga tahun terakhir, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) mengalami perubahan yang cukup besar. Pada 2021, sekitar 18 juta keluarga terdaftar, sementara pada 2022, angka ini melonjak menjadi 118 juta keluarga, menandai adanya peningkatan kebutuhan bantuan pasca-pandemi. Setelah dilakukan verifikasi data, jumlah ini menurun menjadi 103 juta keluarga. Dari sisi anggaran, alokasi bantuan juga menunjukkan tren fluktuatif, dari Rp 48 triliun di 2021 menjadi Rp 42 triliun di 2022, sebagai langkah efisiensi. Pada 2023, anggaran meningkat lagi menjadi Rp 43 triliun, dengan fokus memperluas cakupan penerima manfaat terutama di daerah terdampak tinggi dan wilayah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara, guna mengatasi kerawanan pangan yang lebih besar.
Di balik dinamika jumlah penerima manfaat dan anggaran yang terus bertambah, tantangan utama tetap muncul, terutama dalam validasi data. Banyak keluarga yang membutuhkan tidak terdaftar, sementara yang tidak memenuhi syarat masih tercatat sebagai penerima, menyebabkan ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan. Kendala infrastruktur di wilayah terpencil juga menjadi hambatan besar dalam memastikan distribusi yang merata.
Bantuan sosial pangan bukan sekadar alat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial yang sangat vital bagi keluarga miskin untuk bertahan hidup di tengah situasi yang tidak pasti. Dalam kondisi inflasi dan kenaikan biaya hidup, program ini penting agar keluarga miskin tetap memiliki akses pangan bergizi. Dengan pemberdayaan yang tepat, penerima manfaat tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Untuk memperkuat efektivitas program ini, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan melalui digitalisasi, mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, dan mendiversifikasi bentuk bantuan, seperti pemberian modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan bantuan kesehatan.
Kesimpulannya, keberhasilan bantuan sosial pangan sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan efisien. Dengan penyesuaian terhadap tantangan yang ada dan kebijakan yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi kemiskinan sekaligus memberdayakan keluarga penerima manfaat agar mandiri secara ekonomi, menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.
Sumber artikel : https://unair.ac.id/mengungkap-fakta-bantuan-sosial-pangan-siapa-yang-benar-benar-terbantu/
